Satu Akun untuk Mengatur Semua: INA Digital dan Privasi

Di tengah hiruk pikuk digitalisasi yang kian merasuk ke setiap sendi kehidupan, pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah gagasan ambisius: INA Digital. Platform ini dielu-elukan sebagai sebuah portal terintegrasi, sebuah “satu akun untuk mengatur semua” yang menjanjikan revolusi dalam pelayanan publik. Bayangkan, tidak ada lagi kerumitan mengingat puluhan kata sandi untuk mengurus pajak, BPJS, SIM, hingga bantuan sosial. Semua cukup dengan satu identitas digital. Sebuah janji manis efisiensi yang terdengar seperti solusi paripurna bagi birokrasi yang selama ini dianggap berbelit. Namun, di balik tirai kenyamanan itu, tersembunyi sebuah kekhawatiran yang fundamental: apakah kita sedang berjalan menuju efisiensi, atau justru membuka gerbang menuju era pengawasan massal?

Janji Manis Efisiensi dan Birokrasi Tanpa Batas

Gagasan di balik INA Digital, yang merupakan bagian dari GovTech (Government Technology) Indonesia, sejatinya sangat mulia. Tujuannya adalah memangkas alur birokrasi yang panjang dan sering kali tumpang tindih. Dengan satu portal terpadu, masyarakat diharapkan dapat mengakses ratusan layanan pemerintah dari berbagai kementerian dan lembaga hanya dengan beberapa kali klik.

Keuntungan yang Ditawarkan:

• Akses Terpusat: Warga tidak perlu lagi membuka berbagai situs web atau aplikasi yang berbeda untuk layanan yang berbeda. Cukup satu login untuk mengakses semuanya.
• Efisiensi Waktu dan Biaya: Proses yang lebih cepat dan transparan diharapkan dapat mengurangi pungutan liar serta biaya transportasi dan waktu yang dihabiskan untuk mendatangi kantor-kantor pemerintahan.
• Data yang Terintegrasi: Bagi pemerintah, INA Digital adalah jembatan menuju inisiatif “Satu Data Indonesia”. Dengan data kependudukan, kesehatan, sosial, dan ekonomi yang terhubung, kebijakan yang diambil diharapkan bisa lebih tepat sasaran.

Secara teori, platform ini adalah lompatan kuantum. Ia berpotensi mengubah wajah pelayanan publik dari yang kaku dan lamban menjadi responsif dan personal. Bantuan sosial bisa disalurkan lebih akurat, perizinan usaha bisa diproses dalam hitungan jam, dan data kesehatan bisa diakses secara darurat di rumah sakit mana pun. Ini adalah utopia efisiensi yang didambakan setiap negara berkembang.

Di Balik Tirai Kenyamanan: Mimpi Buruk Pengawasan Massal

Namun, setiap kemudahan teknologi selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Sentralisasi data dalam satu wadah raksasa menciptakan pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah kunci efisiensi. Di sisi lain, ia adalah target utama bagi peretas dan alat potensial untuk pengawasan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

Sentralisasi Data: Pedang Bermata Dua

Mengumpulkan seluruh data vital warga negara—mulai dari NIK, rekam medis, status keuangan, riwayat perjalanan, hingga preferensi politik—dalam satu server adalah sebuah pertaruhan besar. Sejarah kebocoran data di Indonesia, mulai dari kasus BPJS Kesehatan, Tokopedia, hingga data pemilih KPU, menjadi lonceng peringatan yang memekakkan telinga. Pertanyaannya bukan lagi “jika” data INA Digital bocor, melainkan “kapan” dan “seberapa parah” dampaknya. Satu serangan siber yang berhasil bisa melumpuhkan tidak hanya satu layanan, tetapi seluruh ekosistem digital negara.

Potensi Penyalahgunaan Kuasa

Kekhawatiran terbesar datang dari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang berkuasa. Data yang terpusat memungkinkan pemerintah untuk memetakan profil setiap warga negara secara komprehensif. Informasi ini bisa digunakan untuk tujuan yang melenceng dari pelayanan publik, seperti:

• Pemrofilan Politik: Menganalisis aktivitas digital untuk mengidentifikasi lawan politik atau membungkam suara-suara kritis.
• Kontrol Sosial: Menciptakan sistem kredit sosial (social credit system) seperti yang diterapkan di beberapa negara, di mana perilaku warga dipantau dan diberi skor yang menentukan akses mereka terhadap layanan publik.
• Diskriminasi: Data dapat digunakan secara tidak adil untuk mendiskriminasi kelompok tertentu dalam akses pekerjaan, pinjaman, atau bahkan layanan kesehatan.

Kerangka Hukum dan Kesiapan Infrastruktur: Sudahkah Kita Siap?

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasi dan penegakannya masih menjadi tanda tanya besar. Lembaga pengawas yang benar-benar independen dan berwenang untuk menjatuhkan sanksi berat kepada pemerintah jika terjadi pelanggaran masih belum teruji kekuatannya. Siapa yang akan mengawasi sang pengawas? Pertanyaan ini tetap relevan.

Selain itu, kesiapan infrastruktur digital dan sumber daya manusia di bidang keamanan siber juga menjadi sorotan. Membangun sistem yang aman dari serangan siber canggih membutuhkan investasi besar dan keahlian tingkat tinggi, sebuah tantangan yang tidak mudah bagi negara manapun.

Kesimpulan: Mencari Keseimbangan Emas Antara Inovasi dan Proteksi

INA Digital adalah sebuah keniscayaan di era digital. Menolak inovasi berarti tertinggal, namun menerimanya secara buta adalah sebuah kelalaian. Proyek ambisius ini bukanlah sesuatu yang inheren baik atau buruk; nilainya akan ditentukan oleh bagaimana ia dirancang, diimplementasikan, dan yang terpenting, diawasi.

Untuk memastikan INA Digital menjadi alat pemberdayaan, bukan alat penindasan, beberapa langkah krusial harus dijamin:

1. Transparansi Penuh: Pemerintah harus transparan mengenai arsitektur sistem, jenis data yang dikumpulkan, dan untuk tujuan apa data tersebut digunakan.
2. Oversight Independen: Harus ada badan pengawas yang kuat, independen, dan diisi oleh perwakilan dari berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, dan pakar teknologi untuk mengaudit sistem secara berkala.
3. Enkripsi dan Anonimisasi: Penerapan teknologi enkripsi end-to-end dan prinsip anonimisasi data harus menjadi standar untuk meminimalisir risiko jika terjadi kebocoran.
4. Persetujuan Pengguna (Consent): Warga harus memiliki kontrol penuh atas data mereka, dengan hak untuk mengetahui, mengubah, dan bahkan menghapus data pribadi mereka dari sistem.

Pada akhirnya, perjalanan menuju efisiensi digital tidak boleh mengorbankan hak asasi paling fundamental: hak atas privasi. Tugas kita bersama sebagai warga negara adalah mengawal proyek ini dengan kritis, memastikan bahwa “satu akun untuk mengatur semua” benar-benar melayani semua, bukan mengawasi semua.